SUARAKAN.COM
: Kebijakan larangan mudik lebaran perlu disesuaikan atau diikuti dengan kebijakan
pendukung lainnya.
Hal itu diungkap tokoh masyarakat yang juga Sekretaris
DPD Demokrat DIY Freeda Mustikasari Selasa (20/4).
Pemerintah telah resmi melarang masyarakat melakukan
mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hari ini Selasa
(20/4) juga menyatakan bahwa surat edaran (SE) larangan mudik selama 11 hari
itu akan terbit pekan ini.
SE itu akan menjadi acuan teknis di lapangan bagi pemda-pemda
yang terkena kebijakan itu.
Freeda yang juga menjabat Plt Ketua DPC Demokrat
Sleman itu mengatakan saat masyarakat dilarang mudik, namun di satu sisi
obyek-obyek wisata yang ada saat ini tetap beroperasi seperti biasa. Sehingga
masyarakat pun masih berpotensi melakukan kegiatan yang berkerumun.
Freeda menuturkan, pemerintah perlu mempertimbangkan
lagi soal larangan mudik ini berikut kebijakan turunannya yang diterakan
daerah.
Misalnya saja, sejauh mana pemerintah sudah memantau
kesiapan jalur mudik yang rencananya akan disekat-sekat untuk menhalau mereka
yang nekat mudik.
“Karena jalan untuk menuju kampung halaman para
pemudik ini kan tidak hanya satu. Ada banyak jalan, tidak sekedar di
perbatasan, tapi juga jalur tikus dan jalur jalur alternatif yang sangat
dipahami pemudik,” katanya.
Freeda mengibaratkan, jika para pemudik itu tersesat
melalui satu jalan, tentu mereka akan menggunakan bantuan peta digital atau
google maps yang saat ini sudah sangat familiar sebagai penunjuk jalan.
Freeda mengakui tak mudah menghadapi situasi pandemi
yang penularannya belum juga berakhir ini. Sebab akar persoalannya dari
pembatasan mobilitas itu adalah sektor ekonomi masyarakat. Meski resikonya
cukup besar untuk tertular.
Terkait dengan pemudik yang coba mensiasati
kebijakan larangan mudik itu dengan misalnya mudik sebelum tanggal 6 Mei ata
mudik di luar jam pemantauan petugas, atau menggunakan kendaaraan dengan pelat
nomor kampung halamannya, Freeda mengatakan akan menjadi tantangan sendiri.
“Harapan saya pemerintah memang bisa lebih tegas.
Jika memang obyek wisata tetap dibuka jangan sampai muncul klaster baru,”
ujarnya.
Sedangkan bagi mereka yang terlanjur mudik, Freeda
meminta para pemudik mentaati aturan yang berlaku di tiap daerah. Misalnya ada
daerah yang mewajibkan pemudik melakukan karantina dalam waktu tertentu maka
hal itu juga harus dijalankan.
Freeda menuturkan, di tengah laju kasus dan terus meningkatnya
kasus baru ini pemerintah di satu sisi memang perlu lebih tegas namun di satu
sisi masyarakat juga perlu mendapat dukungan untuk menggeliatkan
perekonomiannya.
“Dalam ekonomi yang melambat dan banyaknya
pembatasan ini, pemerintah juga tak boleh lepas tangan, membantu mereka yang
terdampak,” ujarnya.
Freeda mencontohkan di Yogya beberapa saat silam
sempat muncul tur wisata bus yang berkeliling dalam kota sembari menikmati kopi
dari dalam bus itu. Usaha –usaha kreatif ini juga perlu dukungan pemerintah.
“Dampak ekonomi ini sekarang kan sangat terasa
penurunanannya karena wabah, pemerintah perlu mendukung sektor-sektor ekonomi
warga agar setidaknya kembali lebih stabil,” kata dia. (Andien Setyawan)
