SUARAKAN.COM : Front Pembela Umat atau FPU mengecam aksi pengeroyokan sekelompok warga terhadap jamaah Masjid Nur Hidayah Tegal Balong, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Dalam peristiwa tersebut, lima jamaah Masjid Nur
Hidayah mengalami luka-luka bahkan harus opname di rumah sakit.
Ketua Umum FPU Mansur menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh atas pelaporan yang dilayangkan oleh korban, yaitu Muhammad Ismanan. Mansur mengaku telah memfasilitasi penunjukan Lawyer atau Pengacara untuk mendampingi Pelapor dan para korban, serta FPU siap mengawal proses penanganan kasus pengeroyokan tersebut.
Mansur meminta agar pihak Polresta Sleman mengusut tuntas secara transparan terkait kasus pengeroyokan dan pemukulan secara barbar terhadap lima korban yang notabene adalah jamaah Masjid Nur Hidayah.
"Ini harus diproses hukum, karena tindak pidana murni. Kami akan melakukan aksi besar dan terus mendesak pemerintah dan aparat hukum untuk menindaklanjuti kekerasan ini, karena menyangkut perjuangan anti intoleransi dan diskriminasi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan,’’ tegas Mansur, Jumat (4/10/2024) secara tertulis.
Mansur berharap pihak kepolisian profesional dalam memproses kasus tersebut.
”Kiranya penyidik menindaklanjuti sampai tuntas atas laporan polisi yang sudah dibuat oleh Muhammad Ismanan tertanggal 24 Agustus 2024, sudah satu bulan laporan itu masuk, ini terkesan lamban sekali penanganannya. FPU menuntut tindakan yang cepat dari aparat kepolisan untuk segera menangkap para pelaku,” katanya.
“Kejahatan berupa tindakan intoleransi yang tidak boleh dibiarkan. Mengusut tuntas dan memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan serta terpenuhinya hakhak korban dalam proses hukum, termasuk di dalamnya hak atas pemulihan,” lanjut
Mansur.
Rangkaian Peristiwa dan Kronologi Pengeroyokan
Pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara Muhammad Ismanan mencopot sebuah banner yang membentang di jalan masuk kampung menuju arah masjid Nur Hidayah, banner dicopot karena berisi tulisan yang meresahkan, provokatif, mengandung kalimat yang menghasut dan menyebarkan kebencian terhadap golongan atau kelompok tertentu.
Pencopotan banner tersebut diketahui salah satu warga berinisial R dan kemudian dia memfoto dan menyebarkan di grup WA warga, hingga tak lama kemudian banyak orang berdatangan dan mempermasalahkan tindakan pencopotan banner tersebut. Terjadilah adu mulut dan tiba-tiba salah seorang berinisal N menendang kemaluan Ismanan, kemudian Ismanan lari namun nahas pengeroyokan tak terhindarkan. Ismanan dikeroyok oleh beberapa orang diantaranya berinisial I, M, K, A, D, Z, L, N, dan W.
Pengeroyokan ini menyebabkan Ismanan mengalami luka-luka di tubuhnya. Kejadian tersebut berujung penyerangan dan penganiayaan terhadap jamaah Masjid Nur Hidayah. Bahkan, lima orang diketahui terluka usai terkena pukulan dan tendangan dari warga hingga dilarikan ke rumah sakit dan harus di opname selama 3 hari.
Desakan Keadilan dan Penanganan Cepat
Mansur meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memantau proses penegakan hukum agar berjalan secara adil sesuai KUHP dan prinsip hak asasi. Dia berharap kedua institusi ini juga memastikan hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, terpenuhi.
Mansur juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memastikan tak ada lagi diskriminasi dan kekerasan seperti ini.
“Memastikan tidak adanya keberulangan tindakan diskriminatif maupun kekerasan bagi siapa pun di wilayah pemerintahannya dalam hal penikmatan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan,” kata Mansur.
Tak hanya itu, Mansur mendesak Presiden melalui Kementrian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat regulasi yang menjamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Senyampang itu, Mansur juga meminta mereka menghapus regulasi yang meneruskan praktik diskriminasi.
FPU Sebut Ketua RT & Dukuh Pancing Kebencian Antarumat Beragama
Dalam kasus kekerasan dan diskriminasi ini, Mansur menyebut tindakan Ketua RT dan Ketua Dukuh setempat justru memicu sekaligus memancing kebencian antarumat beragama yang disertai kekerasan. Dalam kasus ini, Ketua RT berkali-kali melarang jamaah masjid Nur Hidayah yang rumahnya berada diluar RT 01 itu dilarang beribadah dan mendesak penghentian renovasi bangunan masjid yang telah memiliki izin, bahkan pernah mengancam akan merobohkan masjid dengan mendatangkan alat berat di pekarangan masjid.
“Alih-alih menjamin kebebasan dan kemerdekaan warga untuk beribadah, Ketua RT dan Ketua Dukuh setempat justru melakukan tindakan yang memancing kebencian antar umat beragama. Provokasi dan penghasutan, yang diduga dilakukan oleh Ketua RT bisa dijerat dengan Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun.” kata Mansur.
Padahal, kata Mansur, sebagai elemen negara dalam lingkup terkecil, Kepengurusan RT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, memiliki tugas dan mandat yang salah satunya ialah menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
Selain itu, Mansur menilai pelarangan terhadap sejumlah jamaah Masjid Nur Hidayah yang beribadah di ruang privat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Hak ini disebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Mansur juga mencatut Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu serta Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya”.
Dalam berbagai peristiwa, Mansur menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan, seringkali menyebabkan konflik sektarian meluas. Pengalaman konflik internasional antarumat beragama dan berkeyakinan di Timur Tengah dapat memberikan gambaran yang mengerikan.
“Tentang bagaimana kekerasan menjadi hal yang lumrah dan negara terjerumus menjadi negara gagal (failed states) karena tidak mampu menjalankan fungsinya,” kata Mansur.
Kondisi ini juga disebut pernah terjadi di Ambon dan Poso beberapa dekade lalu.
Mansur menyebut gagalnya negara mencegah kekerasan antarumat beragama dan dugaan keterlibatan aparat keamanan terakumulasi menjadi faktor penyebab konflik.
Fenomena ini, kata Mansur, menyebabkan masyarakat menjadi korban.
“Ironisnya, ribuan jiwa yang sebelumnya hidup rukun menjadi korban, bahkan sampai memakan korban jiwa,” kata dia.
Dalam berbagai kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, Mansur menyebut negara melalui aparat penegak hukumnya cenderung bertindak diskriminatif. Sikap ini dilakukan dengan mempersempit dan menyalahgunakan penerapan Pasal 156a KUHP pada bentuk-bentuk kebebasan berekspresi atau keyakinan dan pendapat dalam pengamalan yang merupakan manifestasi kemerdekaan beragama atau berkeyakinan.
“Padahal, bentuk kebebasan berekspresi dan pengamalan ini harus dijamin oleh Negara sebagaimana Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan Tahun 1981 yang juga dimuat dalam Standar Norma dan Pengaturan No. 2 Komnas HAM RI (SNP Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan),” kata Mansur.
"Dan terakhir, dalam kejadian pengeroyokan terhadap jamaah masjid Nur Hidayah, telah terjadi juga tindak pidana Pengrusakan terhadap HP jamaah bernama Ibu Suntari, di duga pelaku bernama Mulyono, seorang ASN di Dinas Pertanian Sleman, pelaku bisa dikenakan Pasal 406 KUHP, dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan." Tutup Mansur.
Advertisement
